Detik.com News
Detik.com
Kamis, 03/11/2011 06:29 WIB

Sejumlah Kejanggalan dalam Vote SMS Komodo

Hery Winarno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Sejumlah Kejanggalan dalam Vote SMS Komodo Komodo (Ari S/ detikcom)
Jakarta - Pakar telematika dari UIN Abimanyu 'Abah' Wachjoewidajat menilai ada sejumlah kejanggalan dalam vote SMS dukungan pulau Komodo itu. Keganjilan itu menurut Abah, dimulai saat gembar gembor di media jejaring sosial, twitter bahwa SMS Komodo ke 9818 gratis, namun pada kenyataannya tidak gratis melainkan bayar Rp 1.000.

"Pihak yang tadinya menyatakan bahwa SMS Komodo gratispun menjadi bungkam. Di saat awal SMS Komodo tidak dipermasalahkan akan tetapi saat SMS penyedotan pulsa menjadi marak kemudian pak Jusuf Kalla (JK) akhirnya menyatakan bahwa SMS Komodo diturunkan tarifnya menjadi Rp 1," ujar Abah melalui rilisnya kepada detikcom, Rabu (2/11/2011).

Tetapi sebelum pernyataan JK tersebut (Tarif SMS Rp 1) ternyata sudah ada sekitar sejutaan orang yang mengirim SMS Komodo saat tarifnya masih Rp1000. Itu berarti pengelola SMS Komodo mendapatkan pemasukan Rp 1 Miliar yang tentu penggunaan uang ini perlu dipertanyakan kemana? Mengingat pemerintah sudah membayar US$ 199 untuk menjadi OSC (Official Supporting Committee) dan tagihan dari N7W sebesar US$ 10 juta ke pemerintah Indonesia sudah dibatalkan karena kita menarik diri sebagai tuan rumah.

"Dengan demikian tidak perlu ada pembayaran ke N7W lalu uang Rp 1 M yang sudah terkumpul tersebut akan dikemanakan? Menjadi milik CP yang bersangkutan serta Operator Selular? Atau siapa? Selayaknya menurut saya seluruhnya disumbang ke Pulau Komodo untuk pelestarian, perawatan dan lainnya," terang Abah.

JK menjelaskan bahwa vote untuk Komodo bisa dengan 2 cara yakni SMS dan Internet. Tetapi menurut Abah, hal itu adalah informasi yang salah karena SMS Komodo tersebut mengirim jawaban (via SMS juga) dengan mereferensi agar pelaku vote mengunjungi situs www.pilihkomodo.com. Dimana didalamnya dijelaskan bahwa untuk vote Komodo harus masuk ke situs N7W dan yang kemudian melakukan tahapan vote.

"Akan tetapi tanpa sama sekali ada relevansinya dengan SMS Komodo. Lalu apa gunanya SMS Komodo kalau akhirya harus vote di internet juga?" terangnya.

Menurut Abah, meski dengan harga hanya Rp 1 sekalipun bila ada 100 juta SMS Komodo tetapi penggunanya tidak bisa akses ke internet, bisa dibayangkan bahwa saat itu pengelola SMS Premium 9818 langsung mendapatkan Rp100.000.000, tetapi kemudian tidak ada manfaatnya bagi pertambahan vote untuk Komodo di N7W. Sehingga menurut Abah jelas itu sia-sia.Next

Halaman 1 2
(her/fiq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%