Jumat, 09/05/2008 16:08 WIB
KPK: Pemda Masih Berjiwa Kompeni
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta -
KPK menilai pemerintah daerah cenderung menghambat masuknya investasi dengan berbagai Perda dan retribusi. Reformasi birokrasi belum tuntas dilakukan.
Hal ini diungkapkan KPK dalam pertemuan dengan sejumlah pengusaha dan Bupati Sragen terkait program reformasi birokrasi. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melancarkan arus investasi ke daerah.
"Pemerintah daerah masih banyak yang berjiwa kompeni, menarik pajak sebesar-besarnya dari rakyat," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar saat menggelar jumpa pers di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna said, Jakarta Selatan. Jumat (9/5/2008).
Dalam pertemuan tersebut para pengusaha mengadu bahwa mereka terpaksa membayar sejumlah retribusi untuk melanggengkan usahanya.
"Masa kami harus bayar retribusi juga untuk meletakan pemadam kebakaran dan kalau kami minta pegawai yang lembur itu juga dimintai retribusi juga," keluh Ketua APINDO Djimanto.
Saat ini KPK menilai program one stop service di Sragen patut dijadikan contoh. Di Sragen untuk mengurus izin usaha cukup dilakukan lewat satu pintu, dimana aturan dan biayanya sudah jelas. Cara itu terbukti mampu mendatangkan invesatasi.
"Kami mencoba melakukan efesiensi dan efektifitas, hal itu terbukti mampu mengundang investor walaupun Sragen itu kan daerah yang terpencil," jelas Bupati Sragen Untung Wiyono.
Sebagai tindak lanjut, KPK berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan seluruh Kepala daerah Tingkat I dan II untuk membahas reformasi birokrasi untuk mengundang investor.
"Kita akan lihat perubahan apa yang perlu dilakukan di masing-masing daerah," ungkap Haryono.
(rdf/fay)
Baca juga :
SMS Iklan
temukan rahasianya di www.mindpowerfo rhealing.blogsp ot.com (+6281519235252)
Redaksi: redaksi[at]staff.detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Elin Ultantina di iklan[at]detiknews.com,
telepon 021-7941177 (ext.524).
