| ::Ticketbox | Mobile 3845 | I-ring 808 :: |
| detikNews | detikFinance | detikHot | detiki-Net | detikSport | detikFood | Sepakbola |
 |
| detikFoto | detikTV | detikPortal | PialaEropa | detikSurabaya | detikBandung | detikPublishing |
|
| detikForum | Suara Pembaca | Surat dari Buncit | Makan Enak (MEOK) | Iklan | Indeks |
17/05/2008 01:05 WIB
Foto Hamid Bisa Saja 'Nampang' Puluhan Tahun di Buku Sejarah
detikNews
17/05/2008 01:00 WIB
Pemkab Indramayu Akan Blokir BLT
detikNews
17/05/2008 00:05 WIB
Awas 13 Daerah Rawan Ranjau Paku
detikNews
17/05/2008 00:00 WIB
Kalla: Masalah di Aceh Bukan Syariah, Tapi Ketidakadilan
detikNews
16/05/2008 23:24 WIB
Mendagri Tegur Pemda yang 'Melawan' Pemerintah Pusat
09/05/2008 16:08 WIB
KPK: Pemda Masih Berjiwa Kompeni
Ramadhian Fadillah - detikcom
Jakarta - KPK menilai pemerintah daerah cenderung menghambat masuknya investasi dengan berbagai Perda dan retribusi. Reformasi birokrasi belum tuntas dilakukan.
Hal ini diungkapkan KPK dalam pertemuan dengan sejumlah pengusaha dan Bupati Sragen terkait program reformasi birokrasi. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melancarkan arus investasi ke daerah.
"Pemerintah daerah masih banyak yang berjiwa kompeni, menarik pajak sebesar-besarnya dari rakyat," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar saat menggelar jumpa pers di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna said, Jakarta Selatan. Jumat (9/5/2008).
Dalam pertemuan tersebut para pengusaha mengadu bahwa mereka terpaksa membayar sejumlah retribusi untuk melanggengkan usahanya.
"Masa kami harus bayar retribusi juga untuk meletakan pemadam kebakaran dan kalau kami minta pegawai yang lembur itu juga dimintai retribusi juga," keluh Ketua APINDO Djimanto.
Saat ini KPK menilai program one stop service di Sragen patut dijadikan contoh. Di Sragen untuk mengurus izin usaha cukup dilakukan lewat satu pintu, dimana aturan dan biayanya sudah jelas. Cara itu terbukti mampu mendatangkan invesatasi.
"Kami mencoba melakukan efesiensi dan efektifitas, hal itu terbukti mampu mengundang investor walaupun Sragen itu kan daerah yang terpencil," jelas Bupati Sragen Untung Wiyono.
Sebagai tindak lanjut, KPK berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan seluruh Kepala daerah Tingkat I dan II untuk membahas reformasi birokrasi untuk mengundang investor.
"Kita akan lihat perubahan apa yang perlu dilakukan di masing-masing daerah," ungkap Haryono. ( rdf / fay )
Komentar terkini (6 Komentar)Baca juga:
- Kejagung Serahkan Kasus KBRI Singapura ke KPK
- Diperiksa KPK
Anggota Komisi IV I Made Urip Jadi Saksi Sarjan Tahir- Deplu Enggan Komentari Kasus Korupsi Eks Dubes Singapura
- Taman Safari Korupsi, Wisata Khusus Bikin Malu Koruptor
Terbaru
- (Pic): Kesembrawutan di f... baselo
- penunjukan khusus BBM... ynop_do
- tingkah laku aparatur neg... wise
Teraktif
- Yang Sewot Sama P L N Mas... Ken-A-Rock
- Transjakarta [Merger Thre... mel
- PNS Abdi Negara Yang Buka... anata broder
Informasi Pemasangan Iklan Banner:
Elin Ultantina
Email : iklan@detiknews.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.520,526
SMS Iklan
www.bannerhp.com (6281399992121)
