Detik.com News
Detik.com
Rabu, 26/07/2006 16:20 WIB

Surat Jadwal Eksekusi Amrozi Cs Diterima Kejagung

Melly Febrida - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku sudah menerima surat jadwal eksekusi terpidana mati bom Bali I Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron. Eksekusi digelar pada 22 Agustus jika Amrozi cs tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). "Suratnya sudah ada dikirim ke kita. Isinya dengan catatan apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan PK. Jadi tetap dengan kondisi itu," kata Kapuspenkum Kejagung I Wayan Pasek Suarta di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2006). Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh juga menyatakan hal serupa. Pria yang akrab disapa Arman ini menyesalkan tindakan pengacara dan Amrozi cs yang lamban dan terkesan membiarkan proses eksekusi terkatung-katung. "Kita lihat, kalau nanti PK tentu kita tunggu," ujarnya. Arman juga menginstruksikan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia mendaftarkan ulang nama-nama terpidana mati, termasuk kasus bom Bali I Amrozi cs dan kasus Poso Tibo cs. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara daftar di kejaksaan dengan di lembaga permasyarakatan. "Sekarang daftar yang sudah masuk dari 17 Kejati," kata Arman. Surat bernomor 2621/P.I.10/EKS/O7/2006 yang dikirim Kejari Denpasar, disebutkan jadwal eksekusi Amrozi cs dilakukan pada 22 Agustus. Surat ini dikirim ke terpidana, keluarga dan pengacaranya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%